FRN, Kendari, Kabar daerah.com. Terkait aksi unjuk rasa ratusan sopir truk yang menuntut agar kebijakan pembatasan tonase muatan tidak diberlakukan, aksi ini dilakukan di kantor DPRD Sultra, Ketua DPW Persatuan Wartawan Fast Respon Nusantara Provinsi Sulawesi Tenggara, Usman mendukung aksi tersebut.
“Aksi yang mereka (para sopir) gelar di kantor DPRD Sultra merupakan hal yang wajar. Pasalnya jika kebijakan itu diberlakukan akan merugikan ekonomi dan pemasukan para sopir yang menggantungkan hidupnya disana,” kata Ketua DPW PW FRN Sultra, Usman dalam keterangan tertulisnya yang diterima awak media, Jumat (20/10/2023).
Usman menjelaskan, DPW PW FRN Sultra selain bergerak di bidang jurnalistik juga selalu mengutamakan kepentingan rakyat kecil. “Para sopir itu adalah rakyat kecil yang harus didukung semua pihak, paling tidak harus ada solusi yang bisa diberikan untuk aksi unjuk rasa kemarin,” ucapnya.
Ketua DPW PW FRN Sultra ini juga menghimbau anggota legislatif Sultra serta Pemprov Sultra agar berlaku adil kepada para sopir yang telah menyuarakan aspirasinya. “Anggota DPRD Sultra serta Pemprov Sultra kiranya mau mendengarkan aspirasi mereka dan mau memberikan keadilan, sebab kami menilai kebijakan tersebut bakal menghilangkan mata pencahariannya ketika aturan tersebut diberlakukan,” bebernya.
Sebelumnya diberitakan pada selasa (17/10/2023) Kantor DPRD Sultra digeruduk ratusan sopir truk yang menuntut agar kebijakan pembatasan tonase muatan tidak diberlakukan. Aspirasi itu disampaikan para sopir karena dirasa bisa merugikan dan menghilangkan mata pencahariannya
Koordinator Lapangan (Korlap) Ikatan Persaudaraan Sopir Truk (IKA Persut) Kabupaten Konawe, Muhammad Jamil mengatakan, unjuk rasa di kantor DPRD Sultra untuk menyampaikan tuntutan agar tidak diberlakukannya kebijakan pembatasan tonase muatan.
“Kami yang mata pencahariannya sebagai sopir merasa keberatan dengan kebijakan tersebut. Selain meresahkan kami, kebijakan itu terasa tidak adil, jangan hanya kepada kami yang dibatasi retase muatan sebanyak 8 (Delapan) Ton, soalnya kalau dengan muatan seperti itu kami tidak mendapatkan keuntungan,” kata Muhammad Jamil, kepada awak media di lokasi unjuk rasa
“Mana solar kami beli eceran karena lama mengantrinya di SPBU, dan kemudian kalau memang dibatasi semua mesti dibatasi jangan hanya kami yang dibatasi muatannya,” keluhnya.
Selain itu pihaknya juga meminta DPRD Sultra mencarikan solusi, padahal izin kami sudah lengkap, tiap kami jalan dilengkapi dengan surat jalan.
ES/rls
Discussion about this post