Daeng Amhar Terima Kunjungan Aliansi Mahasiswa Natuna

NATUNA – Ketua DPRD Natuna menerima kunjungan dari Aliansi Mahasiswa Natuna.
Hal tersebut dilakukan untuk mereda dari aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Natuna, Kamis (8/9) pagi.

Aliansi ini merupakan gabungan dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Natuna bersama Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa STAI Natuna, serta organisasi internal kampus lainnya.

Kedatangan puluhan mahasiswa ini untuk menyatakan sikap menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Negosiator Aliansi Mahasiswa Natuna, Asmizar, mengatakan pihaknya juga ingin memastikan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap kesejahteraan masyarakat. Pasalnya kebijakan pemerintah pusat menaikan harga BBM dianggap telah meresahkan rakyat.

Tiba di gedung DPRD Natuna, para mahasiswa pun diajak berdialog di dalam ruang rapat paripurna oleh Ketua DPRD Natuna dan anggota.

Adapun tuntutan Mahasiswa Natuna yang disampaikan ke DPRD yakni:

1. Mendesak pemerintah dan DPRD Kabupaten Natuna untuk menolak kenaikan harga BBM
karena jelas berdampak buruk bagi masyarakat, dan mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Natuna untuk mengoptimalkan harga BBM mengingat Natuna penghasil minyak terbesar di Provinsi Kepulauan Riau untuk Indonesia.

2. Menuntut pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Natuna untuk memberikan solusi terbaik jika kebijakan naiknya harga BBM ini tetap berlanjut.

3. Mendesak pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten natuna untuk memberikan bantuan subsidi khusus untuk masyarakat Natuna.

Menyikapi tuntutan Aliansi Mahasiswa, Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar, mengapresiasi langkah mahasiswa Natuna yang berani menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM di Indonesia.

Amhar mengakui, kenaikan BBM bakal berdampak bagi masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Meski demikian dia menuturkan, Pemerintah pusat maupun di daerah tidak tinggal diam terhadap dampak yang timbul akibat kenaikan BBM.

Salah satunya yakni dengan menggelontorkan bantuan langsung tunai yang berasal dari 2 persen dana transfer umum (DTU).

Politisi PAN ini juga meminta, agar Komisi I DPRD Natuna membantu mengawasi penyaluran bantuan baik dari pusat ataupun daerah agar tepat sasaran.

Liputan : Dayu