NATUNA – Sekretaris Jenderal KKP, Nilanto Perbowo melaksanakan kunjungan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan di SKPT Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (20/03/2019) Pagi.
Dengan tegap, Nilanto Perbowo mengatakan pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan memendam potensí yang sangat luar biasa. Kawasan itu juga memiliki makna yang sangat strategis karena berbatasan dengan negara lain, sehingga menjadi garda terdepan untuk menunjukkan identitas Indonesia. Untuk itu, di masa pembangunan jangka menengah tahun 2015-2019 kawasan dimaksud menjadi salah satu prioritas utama untuk dibangun dan dikembangkan.
“Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo telah mencanangkan 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), dimana Nawa Cita ke-3 adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Untuk mendukung pelaksanaan Nawa Cita ke-3 tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). SKPT merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan di wilayah pulau-pulau kecil dan perbatasan,” terang Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo dalam kunjungan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan di SKPT Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam kunjungan kerja dimaksud Nilanto didampingi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar serta Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal beserta para pejabat lainnya.
Nilanto menjelaskan sampai tahun 2018, sebanyak 12 SKPT sudah siap dioperasionalkan yaitu Natuna, Nunukan, Biak Numfor, Talaud, Morotai, Mentawai, Merauke, Mimika, Sabang, Rote Ndao, Sumba Timur dan Saumlaki.
“Pada hari yang baik ini, kita berkumpul di salah satu SKPT yang telah berhasil kita bangun bersama-sama. SKPT yang sangat megah di tengah alam yang luar biasa indah pula,” ujarnya.
Total investasi anggaran APBN yang telah digulirkan Pemerintah Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) untuk kegiatan SKPT Natuna 2015-2018 mencapai Rp 212,2 milyar, didukung pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Kepulauan Riau mencapai Rp 8.6 Milyar dan DAK Kabupaten Natuna mencapai Rp 18,7 Milyar.
Dukungan anggaran tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana produksi kelautan dan perikanan di pelabuhan perikanan Selat Lampa, dan pengembangan kapasitas untuk para nelayan di Kabupaten Natuna.
Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, SKPT Natuna juga mendapat banyak dukungan dan sinergi dari Kementerian/Lembaga terkait.
Beberapa di antaranya adalah Kementerian PUPR dalam bentuk pembangunan jalan akses ke lokasi SKPT Natuna dari Ibu Kota Kabupaten (Ranai-Selat Lampa), Kementerian ESDM dalam bentuk pasokan BBM untuk nelayan (subsidi dan komersial) dari Pertamina dan suplai tenaga listrik dari PLN, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam bentuk dukungan penyediaan fasilitas dan penguatan akses telekomunikasi/internet di lokasi SKPT Natuna (melalui BAKTI), Kementerian Perhubungan dalam bentuk dukungan transportasi distribusi pemasaran hasil perikanan Natuna (melalui Tol Laut) dan fasilitasi penerbitan dokumen kapal bantuan pemerintah bagi para nelayan, Kementerian BUMN dalam bentuk dukungan kegiatan pemasaran hasil perikanan Natuna melalui peran Perum Perikanan Indonesia (Perindo), dan perbankan dalam bentuk kehadiran layanan perbankan untuk nelayan di lokasi SKPT Natuna.
“Acara kita pada hari ini merupakan salah satu wujud nyata dari sinergi yang baik antara KKP dan kementerian/lembaga terkait khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita dapat melakukan video converence serta dapat menggunakan aplikasi Nelayan Nusantara, Aruna dan Qasir karena dukungan akses telekomunikasi dan aplikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika,” papar Nilanto.
Atas dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada saat kunjungan kerja tersebut dilaksanakan video conference antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Kantor STO PT. Telkom Sorong, dan Kantor Bupati Morotai. Dilaksanakan pula video call Menteri Kominfo dengan Nelayan di laut Natuna, disaksikan melalui videotron di SKPT Natuna serta video call Menteri Kominfo dengan Menteri KP dan Nelayan di SKPT Natuna sambil interaksi visual denganpenggunaan aplikasi Nelayan Nusantara, Aruna dan Qasir.
Nilanto juga menyebutkan bahwa setelah SKPT Natuna dibangun dengan baik dan megah, hal berikutnya yang teramat penting adalah operasionaliasinya yang optimal. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi perikanan di lokasi SKPT Natuna sudah dijalankan sejak Juni 2017 dan terus menunjukkan peningkatan.
“Total produksi ikan hasil tangkapan nelayan Natuna yang didaratkan di lokasi Selat Lampa sampai dengan Desember 2018 mencapai 1.361 ton dengan nilai sekitar Rp 34 milyar,” ujar Nilanto.
“Tentunya produksi ini diharapkan terus meningkat dengan kerja sama yang baik dari kita semua baik di pusat maupun daerah. Salah satunya dengan mengarahkan kapal-kapal ikan izin provinsi dan pusat yang beroperasi di perairan WPP 711 (Natuna Utara) mendaratkan hasil tangkapannya di lokasi SKPT Natuna (Selat Lampa),” tambahnya.
Pada kunjungan kerja tersebut dilaksanakan pula Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Natuna kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa Dermaga Pelabuhan di Desa Tanjung Kumbik, Kecamatan Pulau Tiga senilai Rp. 2,74 milyar. Hal ini menunjukkan dukungan penuh Pemda Natuna untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di pulau ini.
Discussion about this post