NATUNA – Bupati Natuna kembali menegaskan komitmen dan harapan masyarakat atas percepatan pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas, dalam forum Diskusi Publik bertajuk “Percepatan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas: Perspektif Integrasi dan Kedaulatan Bangsa di Perbatasan”. Rabu, 23 April 2025.
Bertempat di Gedung Sri Srindit, Ranai. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas (BP3K2NA) juga berlangsung hybrid dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Diskominfo Natuna.
Hadir Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda yang juga menjadi narasumber pada diskusi publik ini. Dan juga Gubernur Kepulauan Riau, Anggota DPRD Provinsi Kepri, Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas, Anggota DPRD Natuna serta Asisten I Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga bergabung melalui zoom meeting.
Selanjutnya Bupati Natuna dalam sambutannya menyampaikan bahwa kebutuhan akan pembentukan provinsi khusus bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan bentuk kewenangan konkret dari upaya menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan yang sangat strategis.
“Pembentukan Provinsi Khusus Natuna dan Anambas merupakan aspirasi nyata masyarakat yang berada di wilayah perbatasan,” ungkap Cen Sui Lan.
Bupati juga menyoroti luas wilayah Natuna yang terdiri dari 2.000,85 km2 daratan dan 222.683,74 km2 lautan serta berbatasan langsung dengan negara ASEAN sangat membutuhkan kewenangan khusus dan rentang kendali dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah.
Bupati Natuna juga menyerukan kolaborasi bersama pemerintah pusat, DPR RI, Provinsi Kepri agar pembentukan provinsi khusus Kepulauan Natuna-Anambas bisa segera terwujud.
Dy
Discussion about this post