NATUNA – Bupati Natuna dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna,Wan Siswandi, S.Sos membuka secara resmi Sosialisasi PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagai Pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, bertempat di Aula Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Rabu, (26/09) pagi.
Turut hadir Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Natuna, Drs. Izwar Asfawi,Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I, Ranto, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah serta pelaku pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Dalam sambutannya, Wan Siswandi menyampaikan bahwa kegiatan ini dirasa penting untuk dilaksanakan bagi memberikan informasi terkait perubahan penerapan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mewujudkan peningkatan mutu pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima.
Dikatakan pula bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan, panduan teknis dan administrasi harus menjadi acuan utama bagi realisasi program kerja.
Untuk itu pemahaman secara menyeluruh terhadap langkah, proses, ketentuan dan segala syarat yang ditetapkan harus diperhatikan, karena regulasi yang dibuat bukan hanya terkait petunjuk, namun sanksi tegas terhadap segala tindak pelanggaran
Wan Siswandi juga menyampaikan agar selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tidak perlu merasa takut selama aturan yang ada dijalani serta menjauhi segala bentuk indikasi penyalahgunaan kewenangan.
terlebih lagi pada tanggal 13 September 2018 lalu sudah diterbitkan Keputusan Bersama antara Menpan RB, Mendagri dan Kepala BKN dimana menegaskan bahwa jika terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum ASN, sanksi pemberhentian secara tidak hormat akan diberlakukan.
Intinya, segala hal yang akan dibuat tergantung atas niat yang ditanamkan dan selalu membangun koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
Laporan : Dayu/Hms
Discussion about this post