FRN, Jakarta, Kabar Daerah.com. Ketua Umum Persatuan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW FRN) Counter Polri, Agus Flores, menyampaikan pandangan kritis mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan pengalaman panjangnya berkecimpung di dunia hukum sejak tahun 2009, mulai saat menjabat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) hingga kini aktif berprofesi sebagai pengacara, Rabu, (22/07/2026)
Dalam keterangannya, Agus Flores menilai bahwa penegakan hukum saat ini menghadapi tantangan besar, terutama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi.
“Sejak tahun 2009 saya telah beracara di berbagai pengadilan, mulai saat menjabat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) hingga kini fokus sebagai pengacara. Dari pengalaman tersebut, saya menilai penegakan hukum saat ini menghadapi tantangan yang sangat serius. Sangat memprihatinkan apabila seseorang yang diduga terlibat tindak pidana korupsi justru terkesan memperoleh perlindungan, bukan diproses secara transparan sesuai hukum yang berlaku. Kondisi seperti ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan sistem peradilan. Hukum seharusnya berdiri tegak tanpa pandang bulu, bukan memberi kesan melindungi pihak yang diduga melakukan korupsi,” tegas Agus Flores.
Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang ditangani, tetapi juga dari konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, katanya, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan hak-hak hukum setiap pihak.
Agus menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan ditujukan kepada individu tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia. Ia berharap seluruh institusi penegak hukum terus memperkuat profesionalisme, integritas, akuntabilitas, dan transparansi agar tidak muncul persepsi adanya perlakuan yang berbeda dalam proses hukum.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi aparat penegak hukum. Ketika masyarakat melihat proses hukum berjalan secara objektif, independen, dan bebas dari kepentingan apa pun, maka legitimasi lembaga penegak hukum akan semakin kuat.
“Negara hukum hanya dapat berdiri kokoh apabila hukum diterapkan secara adil kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi. Integritas aparat dan keterbukaan proses hukum menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Pernyataan Agus Flores tersebut menjadi bagian dari diskursus publik mengenai pentingnya penguatan supremasi hukum di Indonesia. Di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi, berbagai kalangan terus mendorong agar seluruh proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Red.
Discussion about this post